Rapat Kerja Komite Ii Dewan Perwakilan Daerah (dpd) Ri Dan Kementerian Esdm

Rapat Kerja Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Kementerian ESDM


JAKARTA. Pada hari ini Rabu 14 Juni 2017 Kementerian ESDM memenuhi undangan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam rangka rapat kerja membahas inisiatif DPD terhadap usulan Rancangan Undang-undang Energi Baru Terbarukan dan Rancangan Undang-undang Kegeologian. Rapat kerja berlangsung di Gedung B DPD RI Komplek DPR/MPR Senayan dari pukul 10.00 s.d. 13.00 WIB. Hadir pada rapat ini Ketua dan Wakil Ketua Komite II bersama jajaran anggota Komite II DPD RI dan dari Kementerian ESDM diwakili Kepala Badan Geologi dan Direktur Jenderal EBTKE beserta jajaran terkait.
rapatkerjakomiteiidewanperwakilandaerahdpdridankementerianesdmjpg
Dalam sambutannya di awal, Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba, menjelaskan dan memperkenalkan bahwa fungsi DPD sebagai alat kelengkapan dewan juga meliputi penganggaran, legislasi dan pengawasan yang khususnya menyangkut aspirasi kedaerahan dan pengelolaan sumber daya alam. Komite II juga menyampaikan bahwa usulan RUU ini merupakan inisiatif DPD untuk dimasukkan dalam Prolegnas. Peran EBT di masa depan diharapkan semakin besar mengingat cadangan energi fosil semakin menipis dan juga harapan masyarakat yang begitu besar terhadap clean energy.
Terkait kegeologian, kondisi Indonesia yang berada pada ring of fire serta kekayaan sumber daya bumi kita perlu dikelola lebih intensif lagi dan Pemerintah harus lebih bisa mengendalikan seluruh data dan informasi tersebut. Selain itu juga, DPD ingin mendapatkan informasi hot news terkait dengan tarif EBT dan juga kesiapan sektor ESDM menghadapi mudik lebaran.
Sesi selanjutnya Dirjen EBTKE, Rida Mulyana, menjelaskan terkait kondisi dan perkembangan EBTKE saat ini di Indonesia juga target-target dan upaya Pemerintah. Disambung dengan penyampaian Kepala Badan Geologi, Ego Syahrial, yang menjelaskan secara singkat kondisi geologi Indonesia, profil Badan Geologi serta mandat peraturan perundangan yang ada. Dirjen EBTKE juga menyampaikan bahwa sektor ESDM secara rutin membentuk Tim/Satgas Kesiapan ESDM menghadapi Hari Raya Idul Fithri dan juga selalu berkomunikasi dengan Posko Mudik Lebaran Nasional di Kementerian Perhubungan. "Jadi jika ada keluhan terkait listrik maupun kelangkaan energi menjelang hari raya ini dapat disampaikan melalui posko ini" tegas Dirjen EBTKE yang juga diaminkan oleh Kepala Badan Geologi.
Terkait EBT, pada sesi tanya jawab sebagian besar Senator DPD menanyakan tentang elektrifikasi dan kelangkaan energi di berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Para Senator berharap agar pembangunan energi lebih merata lagi. Sedangkan terkait Kegologian adalah bagaimana mendorong data-data geologi agar cepat dan mudah diterima masyarakat serta peran geologi dalam pembangunan lebih terasa. Senator juga ingin mendapat tanggapan KESDM atas inisiatif DPD terhadap dua RUU ini.
Dirjen EBTKE menanggapi bahwa aspirasi DPD sudah sejiwa dengan tagline ESDM yaitu #EnergiBerkeadilan. KESDM telah banyak menelorkan program-program pemerataan energi melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga mikrohidro di berbagai pelosok. KESDM juga mempunyai program prioritas pembagian lampu hemat energi di berbagai desa tertinggal. Selain itu KESDM juga terus memacu pemanfaatan tenaga panas bumi. Menyambung selanjutnya, Kepala Badan Geologi menyampaikan bahwa Menteri ESDM setiap bulan secara rutin mengirimkan surat peringatan dini (early warning) potensi bencana daerah kepada seluruh gubernur. "Kami juga aktof bekerjasama dengan berbagai lembaga dan perguruan tinggi guna melengkapi data geologi. Data kegeologian yang kami miliki baik terkait potensi bencana dan sumber daya energi mineral cukup lengkap dan kami memiliki sistem pemantauan yang realtime. Apabila berkenan kami akan mengundang para Senator untuk mengunjungi dan mengetahui lebih dekat Badan Geologi di Bandung" ungkap Ego Syahrial.
rapatkerjakomiteiidewanperwakilandaerahdpdridankementerianesdmjpg2
Menanggapi terkait inisiatif DPD terhadap RUU tersebut pada prinsipnya KESDM tidak pada posisi mendukung ataupun tidak mendukung. "Kami terbuka untuk bekerjasama, berdiskusi dan memberikan seluruh data yang dibutuhkan" demikian keterangan Dirjen dan Kepala Badan sebagai penutup.

   

 

Sumber : Joko Parwata PSDMBP


<Berita Terkini>