Pengelolaan Air Tanah Di Indonesia: Konservasi Air Tanah Berbasis Cekungan Air Tanah (permen Esdm No. 02 Tahun 2017 Tentang Cekungan Air Tanah Di Indonesia)

Pengelolaan Air Tanah di Indonesia:

Konservasi Air Tanah Berbasis Cekungan Air Tanah

(Permen ESDM No. 02 Tahun 2017 Tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia)

 

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan. Air Tanah meskipun merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tetapi memerlukan waktu yang lama dalam pembentukannya, bias mencapai puluhan bahkan ribuan tahun. Maka, apabila sumber daya tersebut mengalami kerusakan baik kualitas, kuantitas maupun kondisi lingkungannya akibat pengambilan air tanah yang berlebihan, akan memerlukan waktu yang lama, biaya tinggi, dan teknologi yang rumit dalam pemulihannya. Untuk menjaga agar air tanah dapat dimanfaatkan dengan optimal, baik untuk saat ini maupun yang akan datang, perlu adanya suatu peraturan dalam pengelolaan air tanah tersebut baik bagi pengguna maupun aparat/instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah (provinsi maupun kabupaten/kota).

Sebelumnya, pengelolaan air tanah selama ini didasarkan pada tempat/lokasi pengambilan sumur air bersih /produksi terutama pada sumur bor dalam (well management). Ternyata pengelolaan seperti ini tidak efektif, karena sifat air tanah yang tidak dapat dilepaskan dari susunan lapisan akuifernya yaitu lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis, sehingga air tanah tidak hanya diperlakukan pada lokasi sumur tersebut tetapi harus memperhitungkan susunan lapisan akuifernya atau wadahnya. Pendekatan pengelolaan air tanah berdasarkan sumur (well management) juga dapat menimbulkan beberapa kelemahan, diantaranya :

a. Tidak mengetahui potensi air tanah secara nyata dari setiap akuifer yang dieksploitasi

b. Tidak dapat mengetahui terjadinya perubahan kondisi lingkungan air tanah seperti pencemaran air tanah dan amblesan tanah

c. Tidak dapat melakukan pengendalian terhadap kualitas air tanah.

Untuk itu, sebagai satu kesatuan system akuifer, cekungan air tanah (CAT) ditetapkan sebagai dasar pengeloaaan air tanah di Indonesia. Pada peraturan terbaru, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 02 Tahun 2017 tentang CAT di Indonesia, disebutkan bahwa CAT menjadi dasar pengelolaan air tanah di Indonesia dan menjadi acuan penetapan zona konservasi air tanah, pemakaian air tanah, pengusahaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah. CAT ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

 mempunyai batas hidrogeologis yang dikontrol oleh kondisi geologis dan/atau kondisi hidraulika air tanah;

 mempunyai daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dalam satu sistem pembentukan air tanah; dan

 memiliki satu kesatuan sistem akuifer.

Pada peraturan ini juga dinyatakan jumlah CAT di Indonesia, yang meliputi CAT dalam wilayah provinsi, CAT lintas provinsi dan CAT lintas negara. CAT yang berada dalam wilayah provinsi maka pengelolaanya menjadi kewajiban bagi pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur, sedangkan CAT yang merupakan lintas propinsi dan lintas Negara menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Akan tetapi, kebijakan pengelolaan air tanah baik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat tersebut harus mengacu pada Kebijakan Nasional Sumber Daya Air sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih atau tarik ulur baik dalam pengelolaan maupun kewenangannya.

Jumlah CAT yang telah ditetapkan sampai saat ini adalah sebanyak 421 buah terdiri dari CAT lintas batas Negara sebanyak 4 buah, CAT lintas batas provinsi 36 buah, dan CAT dalam wilayah provinsi berjumlah 381 yang tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Provinsi Kepulauan Riau. Akuifer pada CAT secara umum dibedakan menjadi 2 buah yaitu akuifer bebas (unconfined aquifer) dan akuifer tertekan (confined aquifer). Total besaran jumlah potensi air tanah pada CAT mencapai ; pada akuifer bebas sebesar 494.390 juta m3 /tahun dan pada akuifer tertekan sebesar 20.903 juta m3 /tahun.

catsebagaidasarpengelolaanairtanah

Konservasi Air Tanah

Bertambahnya jumlah penduduk menjadikan kebutuhan akan air bersih juga terus bertambah. Sebagai salah satu sumber terbaik untuk air bersih, air tanah terus diambil secara intensif, terutama untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih. Seringkali, pengambilan air tanah ini menjadi tidak terkontrol dan tidak sesuai dengan ketersediaan serta zona pemanfaatannya yang dapat berdampak terhadap kuantitas, kualitas dan daya dukung lingkungan pada CAT setempat. Dampak dari pengambilan air tanah bisa menimbulkan terjadinya penurunan muka air tanah yang melebihi ambang batas dan juga amblesan tanah dan daya rusak air tanah lain seperti pencemaran air tanah dan penyusupan (intrusi) air laut.

Dengan beberapa faktor yang telah disebutkan, pengelolaan air tanah merupakan hal yang penting sebagai bagian dari pengeloaaan sumber daya air secara keseluruhan. Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, konservasi serta pendayagunaan dimana strategi pengelolaan air tanah tersebut didasarkan pada prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.

Dalam definisi yang lebih luas, konservasi air tanah diartikan sebagai upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan sifat dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia baik dalam kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada saat waktu sekarang maupun yang akan datang sehingga diharapkan tidak akan terjadi adanya krisis air tanah nantinya. Gambar 1. Jumlah potensi air tanah pada cekungan air tanah tiap pulau di Indonesia Usaha konservasi air tanah dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti :

a. perlindungan dan pelestarian air tanah, dengan menjaga daya dukung akuifer dan fungsi daerah imbuhan air tanah serta memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak,

b. Pengawetan air tanah, ditujukan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah yaitu dengan cara penghematan dalam pemakaian air tanah, meningkatkan kapasitas resapan air dan pengendalian dalam penggunaan air tanah,

c. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran, digunakan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanah sesuai dengan kondisi alaminya yaitu dengan cara mencegah pencemaran air tanah, menanggulangi pencemaran air tanah serta memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar serta menutup setiap sumur gali atau sumur bor yang kualitas air tanahnya telah tercemar.

d. Pengendalian daya rusak air, baik terhadap intrusi air laut/asin serta kemungkinan terjadinya amblesan tanah dengan cara mengurangi pengguna air tanah yang melampaui daya dukung akuifer sehingga tidak terjadi penurunan muka air tanah.

Terkait dengan penggunaan air tanah, pengendalian besaran debit air tanah termasuk pelarangan pengambilan air tanah pada wilayah-wilayah tertentu untuk izin pengambilan air tanah harus didasarkan pada konsep pengelolaan air tanah yang berbasis konservasi. Izin pengambilan air tanah yang diberikan oleh gubernur, terutama izin pengusahaan air tanah harus melalui tahapan pemberian rekomendasi teknis yang menggunakan peta zona konservasi air tanah pada suatu CAT sebagai landasan utama. Penyusunan peta zona konservasi air tanah ini menjadi tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi melalui dinas yang membidangi air tanah, sesuai dengan kewenangan pengelolaan pada cekungan air tanahnya. Cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas Negara menjadi wewenang Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM dan cekungan air tanah dalam wilayah provinsi menjadi wewenang Dinas Provinsi yang membidangi air tanah (Dinas ESDM Provinsi).

Zona konservasi air tanah merupakan perangkat penting dalam pengelolaan air tanah dan terkait langsung dengan pemberian izin pengambilan air tanah. Faktor utama dalam penyusunan peta zona konservasi air tanah ini adalah tingkat kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah, yang merupakan gambaran keseimbangan antara jumlah ketersediaan air tanah dan penggunaannya. Apabila jumlah pengambilan air tanah lebih besar daripada jumlah ketersediaannya, akan terjadi kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah tersebut. Sehingga, dasar pertimbangan yang digunakan dalam menentukan kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah tersebut meliputi:

a. jumlah pengambilan air tanah;

b. penurunan muka air tanah;

c. perubahan kualitas air tanah; dan/atau

d. dampak negatif terhadap lingkungan yang timbul seperti amblesan tanah, pencemaran air tanah karena migrasi zat pencemar, penyusupan air laut ke dalam air tanah tawar, dan kekeringan yang disebabkan oleh migrasi air tanah dari sistem akuifer tidak tertekan ke dalam sistem akuifer tertekan.

Zona konservasi air tanah dibedakan menjadi:

a. Zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah dan zona perlindungan mata air, dan

b. Zona pemanfaatan air tanah yang terdiri dari zona aman, rawan, kritis, dan rusak.

Untuk mendukung kegiatan konservasi air tanah dilakukan dengan cara melakukan pemantauan air tanah untuk mengetahui kualitas, kuantitas dan lingkungan air tanah. Pemantauan air tanah tersebut terutama dilakukan pada sumur pantau yang berfungsi untuk :

- mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah,

- memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam air tanah,

- mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai

- mengetahui perubahan kondisi dan lingkungan air tanah seperti amblesan Gambar

catsebagaidasarpengelolaanairtanah1

Beberapa kota besar di Indonesia sudah mengalami krisis air tanah akibat dampak pengambilan air tanah yang tidak terkontrol. Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai ibukota negara, merupakan salah satu daerah yang mengalami krisis air tanah sehingga dampak dari pengambilan air tanah yang berlebihan selama ini mulai dirasakan seperti terjadinya penurunan muka tanah di beberapa wilayah dan juga semakin jauhnya penyusupan air laut ke daratan (intrusi air laut).

DKI Jakarta merupakan bagian dari CAT Jakarta yang merupakan CAT lintas provinsi yang meliputi wilayah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Provinsi DKI Jakarta sendiri. Pada peta zona konservasi air tanah di CAT Jakarta, diketahui bahwa di beberapa wilayah sudah merupakan zona kritis, rawan, bahkan rusak. Hal ini menjadi landasan bahwa izin pengambilan air tanah di CAT Jakarta sudah tidak leluasa lagi diberikan, dan upaya-upaya konservasi air tanah di CAT ini harus terus dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah.

Oleh : Bidang Air Tanah, Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan

<kembali>